Satu Lagi Rumah Mewah Kontraktor Terkait Kasus Suap Bupati Madina Digeledah
Hidayat Batubara.int
MEDAN- Tim Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya masih saja melakukan pengembangan dalam oprerasi tangkap tangan terkait kasus suap Bupati Madina Hidayat Batubara dengan kembali dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah mewah milik seorang kontraktor SP, di kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan No.9 Medan.
Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, jika penggeledahan itu diduga terkait dengan kasus tangkap tangan penyuapan terhadap Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara beberapa waktu lalu di Medan. “Tim KPK tiba di kediaman pengusaha tersebut, sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka menumpang mobil Toyota Kijang Innova hitam dengan nomor polisi BK-1525-QF,” kata Kepala Lingkungan I Kelurahan Jati, Medan, Maimun Sitanggang kepada wartawan. Senin (4/6).
Menurut Maimun Sitanggang, ada lima orang KPK yang datang untk melakukan penggeledahan di rumah mewah di lingkungan I, “Sampai pukul 12.55 WIB, Tim KPK masih melakukan pemeriksaan di rumah pengusaha tersebut, dan seorang di antaranya adalah perempuan.” ujarnya.
Sitanggang menjelaskan, jika rumah itu adalah milik anak SP, dan tidak diketahui namanya. “Karena keluarga SP belum terdaftar di lingkungan tersebut. Namun SP sering ke rumah itu,” ucap dia.
Diceritakan Kepala Lingkungan I Kel. Jati, jika keluarga SP tengah tidak berada di rumah tersebut. namun yang ada hanya tiga orang pembantu. “Pembantunya tiga orang, Petugas KPK itu menggeledah salah satu ruangan dirumah itu, kamar kerja SP mungkin. Ruang lain juga diperiksa sama mereka (Tim -KPK),” kata Sitanggang.
Sementara, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP yang dihubungi dari Medan belum memberikan jawaban pasti meski telah dikonfirmasi via sms ke selulernya.
Sebelumnya, Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa sejumlah orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Medan ke Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (14/5) malam lalu. Mereka melakukan pemeriksaan di tiga ruangan yang ada di gedung itu.
Sebelum ke kantor Kejati Sumut, anggota tim KPK meninggalkan rumah mewah milik Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara di Jalan Sei Asahan No 76, Medan, sekitar pukul 19.00 WIB. KPK membawa berkas dalam map dan mengangkut beberapa tas dan koper. Namun tak ada yang mau memberi komentar kepada wartawan pada saat itu.
Di telusuri, di samping kantor Kejati Sumut terlihat mobil Toyota Land Cruiser BK 53 ES. Mobil ini dan mobil dinas Nissan Terano BB 323 R sebelumnya ada di Mapolsekta Medan Baru bersama 3 orang yang sempat diamankan dan diperiksa di sana.
Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sumut Djaja Subagja mengatakan, KPK hanya meminjam tempat untuk memeriksa orang-orang yang mereka tangkap. “Mereka ke sini hanya numpang tempat untuk memeriksa. Ya namanya juga sesama penegak hukum. Jadi Kejati Sumut hanya memberikan tempat. Mengenai materi pemeriksaan dan siapa yang diperiksa, saya tidak bisa memberi komentar. Mending rekan-rekan datang saja besok pagi, biar juru bicara KPK yang memberikan penjelasan,” sebut Djaja sebelum meminta wartawan keluar dari gedung itu.
Namun akhirnya ia membenarkan jika di antara orang-orang yang diamankan dan diperiksa terdapat Bupati Madina Hidayat Batubara, Kadis PU Madina Khairul Anwar, dan kontraktor. “Iya benar. Sudah, nanti bisa merusak pemeriksaan ini masih bersifat rahasia,” katanya sambil bergegas
Kasus korupsi yang terjadi dalam operasi tangkap tangan KPK ini masih simpang siur. hingga akhirnya ada keterangan dari Humas KPK Johan Budi yang membenarkan tim KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Madina dalam operasi tangkap tangan di Medan. “Iya benar, Operasi Tangkap Tangan (OTT),” Kata Budi Via sms.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa (IMa) Madina Irwandi Nasution yang sengaja datang ke Kejati Sumut menduga kasus yang ditangani KPK terkait laporan mereka ke lembaga itu pada Desember 2012. “Kami melaporkan dan terus menambah bukti-bukti mengenai adanya gratifikasi pada penerbitan kembali izin tambang yang sudah dicabut permanen oleh bupati sebelumnya. Izin tambang itu dicabut permanen karena 12 persyaratan yang tidak dipenuhi, termasuk menambang emas meski izinnya bauksit. Selain itu juga ada laporan tentang penyimpangan tender proyek,” ujarnya.
Irwandi mengatakan, mereka sengaja datang ke kantor Kejati Sumut untuk memantau pemeriksaan itu. “Tadi kami juga memantau di rumahnya di Jalan Sei Asahan,” jelasnya.
Petugas KPK juga telah menggeledah kantor SP di Jalan Bima Sakti Medan, Kamis (16/5). Mereka membawa sejumlah berkas dan dua karyawati dari kantor tersebut.
Petugas KPK mengamankan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara (HB) dalam operasi tangkap tangan di Medan, Selasa (14/5).
SP (kontraktor) dari swasta bertemu dengan HB, yaitu Bupati di Madina di rumahnya di Medan dan sekitar pukul 12.00 WIB diduga ada serah terima uang antara SP dengan HB.
Tim KPK kemudian melakukan penangkapan saat SP hendak meninggalkan rumah HB. Bersama SP ada KRL yaitu kepala Dinas PU Kabupaten Madina.(Rizal)
Journey Putra Sumatera 