Pengalihan Fungsi Lahan Mangrove Sebabkan Abrasi Diselat Malaka,

Gambar

SEORANG anak mencari ikan di areal pertambakannya yang berdampingan dengan hutan mangrove. Foto oleh S Aditya Lubis | GAMBARDIAM

Laporan :Rizal Syahputra

Percut Seituan – “Kayu bakau tersebut dikenal cukup kuat, dan saat ini sudah mulai sulit didapat karena banyaknya terjadi penebangan liar di pinggiran Pantai Percut Sei Tuan,” ujarnnya. Asrun sebagai warga Percut Sei Tuan berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara dapat memperhatikan kelestarian hutan bakau yang ada di daerah tersebut.

Kalau kegiatan penebangan liar dan pengalihan fungsi lahan hutan mangrove ini tidak secepatnya dicegah, maka dikhawatirkan kawasan perairan Percut Sei Tuan akan terjadi abrasi dan mengancam keselamatan warga yang tinggal di pinggiran pantai tersebut. Apalagi, jelasnya, Pantai Percut Sei Tuan tidak begitu jauh dari perairan laut lepas Belawan dan Selat Malaka yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia.

“Pemkab Deli Serdang harus memperhatikan kehidupan nelayan di Percut Sei Tuan yang tinggal di pinggiran pantai tersebut,” ucap dia. Lebih lanjut Asrun mengatakan, akibat banyaknya kawasan hutan mangrove yang dijadikan lahan tanaman sawit, maka populasi ikan, udang, kepiting dan lainya sudah mulai berkurang.

Dulunya perairan Percut Sei Tuan terkenal dengan kepiting kelapa dan udang tiger berukuran besar.Namun, saat ini, kepiting dan udang mulai sulit diperoleh. “Kawasan hutan bakau Percut Sei Tuan, dulunya sebagai tempat bersarangnya udang dan kepiting yang kualitas ekspor ke negara Singapura dan Malaysia,” kata Asrun.

Sementara, data yang diperoleh menyebutkan, luas kawasan “mangrove” atau hutan bakau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mencapai sekitar 12.816 hektare. Dari 12 ribu hektare lebih total luas hutan bakau di Kabupaten Deli Serdang, sekitar lebih kurang 10 ribu hektare diperkirakan dalam kondisi rusak.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling penting yang ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan oleh berbagai pihak kepentingan yang ada di wilayah pesisir.

Dimana semakin lemahnya kesadaran manusia terhadap pelestarian lingkungannya, semakin tinggi kerusakan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Hal ini juga akan merusak lahan, sehingga lahan tidak mampu lagi memberikan fungsinya kepada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain ketidaksadaran terhadap lingkungan, lahan juga rusak karena terjadi penyalahgunaan fungsi terhadap lahan tersebut. Disaat lahan tidak mampu lagi memberikan fungsinya terhadap keadaan fisik dan sosial, ini akan berdampak terhadap masyarakat yang berada disekitarnya.

Percut Sei Tuan merupakan daerah pesisir dimana lahannya telah mengalami kerusakan. Kerusakan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam dan tindakan masnusia. Kerusakan lahan merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya (fungsi produksi atau pengaturan tata air). Menurunnya fungsi tersebut akibat dari penggunaan lahan yang kurang atau tidak memperhatikan teknik konservasi lahan sehingga menimbulkan erosi, tanah longsor dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tata air, dan lingkungan. Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut.

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 KEP, 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi dimana ke arah 12 mil dari garis pantai untuk provisnsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat merupakan bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiharto, 1976, Dahuri,zool).
Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.( http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_pesisir).

Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakatperkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Sudah saatnya memang paradigma tersebut dirubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir karena mereka juga adalah warga negara Indonesia. Konsekuensinya, justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau. Yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir.. Karenanya, arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan (development) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu – perlu waktu bertahun-tahun agar masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan) (Santun Sitorus, 1985).

Sementara, secara global, Buol, Hole dan Mc Cracken (1973) mengemukakan bahwa laju pembentukan tanah berkisar antara 0,01-7,7 mm/th, dengan rata-rata 0,1 mm/th (Zachar,1982). Laju pembentukan tanah 0,1 mm/th ekivalen dengan 0,12 kg/m2/th atau 1,2 t/ha/th, dengan menganggap rapat massa tanah 1 t/m3. laju sebesar itu masih lebih kecil dibandingkan laju kehilangan tanah rata-rata lahan pertanian. Oleh karena itu, secara praktis Morgan (1986) menyatakan bahwa tingkat toleransi kehilangan tanah dapat didefenisikan sebagai nilai dimana kesuburan tanah dapat dipertahankan 20 sampai 25 tahun. Dengan demikian tiap-tiap jenis tanah perlu dinilai dan diketahui besarnya tingkat toleransi kehilangan tanah sebagai dasar untuk memformulasikan intensitas tata guna dan perlakuan strategi penyusunan rencana konservasi lahan dan air.

Jika diperkirakan, di bawah ini tertera table penggunaan lahan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

*** Table penggunaan lahan di Kecamatan Percut Sei Tuan

No. Bentuk Penggunaan lahan Luas/km2 Persentasr (%)
1 Tanah sawah 50,88 26,7
2 Bangunan 56,1 29,4
3 Kebun/tegal 4,58 2,36
4 Tanah perkebunan 69,05 36,19
5 Lapangan olah raga 0,56 0,29
6 Taman rekreasi 0,37 0,19
7 Jalur hijau 0,55 0,28
8 Tanaman pertanian rakyat 1,35 0,71
9 Rawa-rawa 2,78 1,46
10 Dan lain-lain 4,63 2,93
Jumlah 190,79 100

Sumber: monografi Kecamatan Percut Sei Tuan 2010

Dari table di atas tampak bahwa lahan lebih banyak digunakan untuk perkebunan yaitu 69,05 km2di susul dengan penggunaan lahan untuk bangunan yaitu 56,1 km2, bangunan dalam hal ini adalah penggunaan untuk pemukiman dan industry seperti pabrik-pabrik. Dan lahan di daerah ini paling sedikit digunakan untuk taman rekreasi.

Dapat disimpulkan bahwa di derah Percut Sei Tuan, masih terdapat lahan yang mengalami kerusakan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan juga karena faktor alam. Kerusakan lahan di daerah ini masih dalam skala kecil atau belum terlalu parah.

Jadi, agar kerusakan ini tidak semakin parah maka diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi kersakan tersebut. Pemerintah setempat harus mengambil langkah-langkah yang tegas dan bijaksana. Dan jika ada yang melakukan pelanggaran dalam kebijakan pemerintah tersebut maka diberikan sanksi. Hal ini untuk kebaikan bersama. Dengan demikian kualitas lahan tetap terjaga yaitu dalam hal kesesuai, kemampuan dan nilai lahan. (Rizal Syahputra/ Journey Putra Sumatera.wordpress.com)

One thought on “Pengalihan Fungsi Lahan Mangrove Sebabkan Abrasi Diselat Malaka,

  1. Ping-balik: Pengalihan Fungsi Lahan Mangrove Sebabkan Abrasi Diselat Malaka, | Journey Putra Sumatera

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s